TANJUNG REDEB — Kepala Kampung Tabalar Ulu, Derviansyah, menilai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi kampung tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, diperlukan pemetaan potensi wilayah, pembangunan ekosistem ekonomi, serta kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar kampung dapat mengembangkan sumber pendapatan secara berkelanjutan.
Derviansyah yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPC AKSI) Kabupaten Berau itu menyatakan, Pemerintah Kampung Tabalar Ulu mendukung upaya peningkatan kemandirian ekonomi, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap Alokasi Dana Kampung (ADK).
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi kampung perlu mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
“Pemerintah Kampung Tabalar Ulu mendukung upaya peningkatan kemandirian ekonomi kampung. Namun, setiap kampung memiliki kondisi dan potensi yang berbeda, baik dari sisi geografis, sumber daya, infrastruktur, akses pasar, maupun keberadaan dunia usaha,” ujar Derviansyah, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, tidak semua kampung memiliki sektor usaha yang dapat langsung menghasilkan pendapatan dalam waktu singkat. Sebagian kampung masih membutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses permodalan, pendampingan usaha, hingga perluasan jaringan pemasaran.
Karena itu, ia menilai pembangunan kemandirian ekonomi harus dilakukan secara bertahap dengan menciptakan ekosistem yang mampu mendukung pertumbuhan usaha masyarakat.
“Upaya membangun kemandirian kampung perlu mencakup penciptaan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.
Derviansyah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau melakukan pemetaan potensi ekonomi di setiap kampung secara menyeluruh. Pemetaan tersebut dapat mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, kehutanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hasil pemetaan diharapkan menjadi dasar penyusunan program pengembangan ekonomi sekaligus membuka peluang kemitraan antara pemerintah kampung, perusahaan, dan pelaku usaha yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.
Dalam hal ini, pemerintah daerah dinilai perlu berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan potensi kampung dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia.
Sejumlah bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan antara lain penguatan komoditas unggulan kampung, penyediaan sarana produksi, pengembangan usaha pertanian dan peternakan, pendampingan teknis serta manajemen usaha, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan akses pasar.
Selain itu, pengembangan kawasan usaha terpadu dan pariwisata berbasis masyarakat juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Meski demikian, Derviansyah menekankan pentingnya membangun pola kemitraan yang transparan dan saling menguntungkan. Menurutnya, kampung harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan hingga pelaksanaan program ekonomi, bukan sekadar menjadi penerima manfaat.
Ia menambahkan, kemandirian ekonomi bukan berarti kampung harus berjalan sendiri tanpa dukungan pihak lain. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), dunia usaha, lembaga keuangan, serta perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
“Pembahasan mengenai pengurangan ADK perlu berjalan beriringan dengan strategi konkret dalam penyediaan modal, teknologi, dan jaringan pasar. Pemerintah Kampung Tabalar Ulu siap membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,”
Penulis : Saleh
