TANJUNG REDEB — Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPC AKSI) Kabupaten Berau secara resmi menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan tegas kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau.
Langkah ini diambil menyusul krisis kelangkaan serta lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang dinilai telah mencekik warga di wilayah Berau Pesisir.
Ketua DPC AKSI Berau, Ali Wardana Mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir, warga di berbagai kecamatan dan kampung di wilayah Berau dilaporkan menghadapi kesulitan besar akibat kosongnya pasokan BBM di tingkat penyalur resmi.
Ali Wardana mengungkapkan bahwa kondisi darurat ini memicu sejumlah persoalan serius bagi masyarakat.
“Kelangkaan serta lonjakan harga eceran di luar batas kewajaran berpotensi memicu gesekan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, krisis ini juga membawa ancaman lumpuhnya aktivitas ekonomi warga kampung, terutama bagi para nelayan, petani, dan pelaku usaha yang sangat bergantung pada distribusi harian.
Melihat kondisi yang kian meresahkan tersebut, DPC AKSI Berau mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Berau agar segera mengambil langkah nyata.
Lanjutnya, meminta DPRD (khususnya Anggota DPRD Dapil 3) maupun Pemerintah Daerah untuk membentuk tim pengawasan atau satuan tugas (satgas) guna menindak tegas oknum penimbun serta penyalahgunaan BBM.
Dia juga meminta pihak Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Berau mendesak Pertamina serta agen resmi untuk mengevaluasi hambatan distribusi dari depot utama hingga ke sub-penyalur di wilayah kecamatan dan kampung, sekaligus memberikan solusi cepat atas kelangkaan dan tingginya harga di tingkat eceran.
“Kami mendesak agar para pemangku kebijakan segera memanggil pihak terkait guna merumuskan solusi cepat dalam mengatasi permasalahan yang kini mengancam keselamatan ekonomi rakyat kecil di wilayah Berau Pesisir,” Tandasnya.
Penulis : Novianti
