TANJUNG REDEB — Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu kendala perbaikan infrastruktur di sejumlah titik rawan banjir di Kabupaten Berau. Akibatnya, penanganan genangan yang kerap terjadi saat hujan deras belum dapat direalisasikan.
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Gang Jeruk, Kelurahan Bedungun. Warga setempat, Udin, mengeluhkan banjir yang berulang setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
“Sudah bertahun-tahun itu terjadi. Asal hujan deras, pasti banjir,” kata Udin, Kamis (8/10/2026).
Keluhan serupa juga menjadi perhatian di sejumlah titik lain, termasuk Jalan Jenderal Gatot Subroto yang kerap mengalami genangan air. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama ketika curah hujan tinggi.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, mengatakan pihaknya telah berulang kali mengusulkan anggaran untuk penanganan titik-titik rawan banjir. Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Berkali-kali pihak kami sudah melakukan pengajuan anggaran, tetapi belum bisa direalisasikan lantaran keterbatasan anggaran yang ada,” ujar Hendra.
Ia menjelaskan, Bidang SDA DPUPR Berau saat ini mengelola pagu anggaran sebesar Rp160 miliar. Anggaran tersebut harus dialokasikan untuk berbagai kegiatan, sehingga tidak seluruhnya dapat digunakan untuk penanganan banjir.
Menurut Hendra, pemangkasan dan efisiensi anggaran turut memengaruhi penentuan prioritas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pihaknya harus menyesuaikan rencana kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta kebutuhan yang dinilai mendesak.
Meski demikian, DPUPR Berau menyatakan akan tetap berupaya menangani persoalan genangan melalui pemeliharaan rutin dan kegiatan swakelola sesuai dengan kemampuan anggaran dan sumber daya yang tersedia.
Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak genangan sembari menunggu ketersediaan anggaran untuk penanganan yang lebih menyeluruh.
Penulis : Saleh
