Tanjung Redeb – Pertumbuhan Ekonomi di Bumi Batiwakkal dinilai lambat dibandingkan beberapa tahun lalu.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyebut sejumlah indikator menunjukkan pelemahan, mulai dari menurunnya daya beli masyarakat hingga terbatasnya ruang gerak pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor unggulan.
Menurut Rudi, lesunya ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga sangat berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengungkapkan bahwa penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang membuat perputaran ekonomi di tingkat bawah semakin melemah.
“Dari sektor UMKM, daya beli masyarakat sangat jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi indikator nyata bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab kondisi ini adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau akibat kebijakan efisiensi.
Dampaknya, alokasi anggaran lebih banyak terserap untuk belanja wajib seperti gaji aparatur sipil negara (ASN), sehingga ruang untuk mendorong sektor produktif menjadi semakin sempit.
“Banyak sektor yang bergantung pada APBD, seperti pembangunan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Ketika APBD kita terbatas, maka penyalurannya otomatis lebih difokuskan pada kebutuhan dasar seperti gaji ASN,” jelasnya.
Tak hanya itu, persoalan lain, kata dia, dipengaruhi oleh banyaknya pengurangan tenaga kerja di beberapa perusahaan.
“Itu tentu menambah penyebab terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Berau,” tandasnya.
Penulis : Fery Setiawan
